Gubernur Sulbar: Tidak Ada Konflik Agama di Mamasa

SUMARORONG POST - Aksi unjuk rasa di Kabupaten Mamasa pasca turunnya putusan Mahkamah Agung (MA) berupa Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus yang menimpa mantan Bupati Mamasa,

Obednego Depparinding, murni masalah hukum. Kisruh itu tak ada kaitan dengan hal-hal yang berbau SARA.

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh menegaskan tidak ada konflik agama yang terjadi di Mamasa pasca turunnya putusan MA. Dia mengatakan, isu konflik agama diembuskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa Mamasa aman dan kondusif tanpa ada konflik agama. Masalah yang membelit 24 terpidana termasuk mantan bupati, Obednego  Depparinding itu karena dugaan pelanggaran hukum," tegas Anwar.

Menurut Anwar, selama ini pemberitaan sebagian media telah merisaukan semua pihak termasuk pemerintah pusat yang ada di Jakarta terkait adanya isu yang berembus bahwa muncul benih-benih konflik agama pasca turunnya PK ke-24 terpidana tersebut.

Anwar menjelaskan, pemberhentian Obednego selaku Bupati Mamasa karena dasar putusan MA yang sifatnya inkra.

Obednego terpaksa diberhentikan sebelum akhir masa jabatannya karena di vonis bersalah oleh MA. "Yang menjadi masalah karena hanya berselang beberapa bulan pasca pemberhentian Pak Obednego lalu muncul PK MA yang telah membebaskan segala dakwaan korupsi terhadap 24 terpidana termasuk Pak Obed," tutur Anwar.

Makanya, lanjut Anwar, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi sangat berhati-hati mengambil keputusan sebelum lahirnya fatwa MA terkait PK MA terhadap 24 terpidana ini karena akan menjadi acuan apabila kembali muncul persoalan yang sama di negeri ini. "Kasus ini merupakan yang

pertama terjadi di Indonesia," ucap Anwar.

Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten Mamasa, Benhard Buntutiboyong mengaku kisruh yang terjadi tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Dia mengatakan pelayanan masih tetap berjalan dengan baik tanpa ada masalah. (Fajar)