LAPORAN: CHAERUL MARVAN
JAKARTA — SUMARORONG POST - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang telah memberhentikan Obed saat mendapat vonis kasasi sebagai tindakan tepat. Menurutnya, penonaktifan tersebut memang harus segera dilakukan. “Ada vonis, otomatis harus berhenti,” cetusnya.
Tanggal 18 Januari lalu, MA telah mengabulkan PK Obed Cs dan memerintahkan rehabilitasi nama baik para terdakwa. Putusan PK Obed ini disambut ribuan masyarakat Mamasa dengan melakukan unjuk rasa mendukung Obed untuk kembali diangkat sebagai Bupati Mamasa.
Kementerian Dalam Negeri sendiri mengaku belum dapat menentukan sikap secepatnya. Juru bicara Kemendagri menyampaikan, Mendagri terlebih dulu akan melakukan konsultasi kepada MA dan sejumlah pakar hukum.
Untuk itu, Mendagri meminta kepada Bupati Ramlan Badawi, selaku pengganti Obed untuk tetap menjalankan tugas pemerintahan sebagai Bupati Mamasa.
JAKARTA — SUMARORONG POST - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang telah memberhentikan Obed saat mendapat vonis kasasi sebagai tindakan tepat. Menurutnya, penonaktifan tersebut memang harus segera dilakukan. “Ada vonis, otomatis harus berhenti,” cetusnya.
Tanggal 18 Januari lalu, MA telah mengabulkan PK Obed Cs dan memerintahkan rehabilitasi nama baik para terdakwa. Putusan PK Obed ini disambut ribuan masyarakat Mamasa dengan melakukan unjuk rasa mendukung Obed untuk kembali diangkat sebagai Bupati Mamasa.
Kementerian Dalam Negeri sendiri mengaku belum dapat menentukan sikap secepatnya. Juru bicara Kemendagri menyampaikan, Mendagri terlebih dulu akan melakukan konsultasi kepada MA dan sejumlah pakar hukum.
Untuk itu, Mendagri meminta kepada Bupati Ramlan Badawi, selaku pengganti Obed untuk tetap menjalankan tugas pemerintahan sebagai Bupati Mamasa.
Sumber : Radar Sulbar
0 komentar:
Posting Komentar